Dugaan Pungutan di SDN 02 Wiradesa Viral di Media Digital, Pihak Sekolah Beri Klarifikasi dan Tegaskan Sumbangan Bersifat Sukarela

Pekalongan | rakyatcerdas.my.id – Polemik dugaan pungutan liar yang menyeret nama SDN 02 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, menjadi perhatian masyarakat setelah ramai diperbincangkan di sejumlah media digital lokal dan media sosial. Menyikapi isu tersebut, pihak sekolah akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kepala SDN 02 Wiradesa, Panji Suwito, S.Pd., M.Pd., didampingi Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Wiradesa sekaligus pengurus UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Wiradesa, Khamdan, S.Pd., menyampaikan penjelasan kepada awak media pada Rabu pagi, 13 Mei 2026, di ruang kerjanya.

Dalam keterangannya, Panji menegaskan bahwa dana yang ramai dipersoalkan tersebut bukan merupakan pungutan wajib sebagaimana yang beredar di media sosial, melainkan bentuk sumbangan sukarela dari wali murid yang sebelumnya telah dibicarakan dalam forum komunikasi bersama orang tua siswa.

Menurutnya, terdapat dua program sekolah yang menjadi sorotan publik, yakni biaya kegiatan perpisahan siswa serta rencana pengadaan seragam drumband. Untuk kegiatan perpisahan, nominal yang disepakati sebesar Rp150 ribu per siswa digunakan guna menunjang kebutuhan teknis kegiatan, mulai dari konsumsi, penyewaan kursi, sewa layos, panggung, hingga perlengkapan pendukung lainnya.

“Sementara untuk pengadaan seragam drumband, nominal Rp300 ribu itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban yang mengikat. Program tersebut sebenarnya bagian dari pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sekolah,” ujar Panji.

Ia mengakui, setelah mencuatnya pemberitaan dan polemik di ruang publik, sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan akhirnya terpaksa dibatalkan demi menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan serta menghindari kesalahpahaman lebih lanjut di masyarakat.

“Salah satu yang akhirnya dibatalkan yakni pengadaan seragam drumband. Kami memahami adanya keresahan masyarakat sehingga sekolah memilih mengambil langkah bijak agar situasi tetap kondusif,” tambahnya.

Panji juga menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah melakukan tekanan ataupun kewajiban kepada wali murid untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ia menyebut, seluruh keputusan sebelumnya dibangun melalui komunikasi dan musyawarah bersama.

Di tempat yang sama, Khamdan, S.Pd., selaku Ketua K3S Wiradesa sekaligus pengurus UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Wiradesa, turut memberikan penjelasan terkait mekanisme sumbangan di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah perlu berhati-hati dalam membedakan antara pungutan yang bersifat wajib dan sumbangan sukarela yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya. Jangan sampai terjadi kesimpulan sepihak sebelum ada klarifikasi resmi dari sekolah,” kata Khamdan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang sehat antara pihak sekolah dan wali murid agar setiap program pendidikan dapat berjalan secara transparan dan tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Khamdan menyebut pihak UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Wiradesa akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh satuan pendidikan menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penggalangan partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah.

Viralnya isu dugaan pungutan liar tersebut menjadi pengingat penting bahwa transparansi pengelolaan kegiatan sekolah harus terus diperkuat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait.

Hingga kini, situasi di SDN 02 Wiradesa dilaporkan tetap kondusif dan aktivitas belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya.