Syukuran OTT Bupati, Tokoh Masyarakat Pekalongan Serukan Bersih-Bersih Total Pemerintahan

KAJEN, rakyatcerdas.my.id – Suasana sederhana namun penuh makna terlihat dalam acara nazar dan syukuran yang digelar oleh masyarakat pecinta Kabupaten Pekalongan, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Kegiatan yang digelar di ruang terbuka tersebut diwarnai dengan tradisi khas masyarakat berupa penyajian nasi bungkus megono dan sego liwet sebagai simbol kebersamaan sekaligus ungkapan syukur. Namun di balik suasana itu, terselip pesan keras dari masyarakat terhadap kondisi tata kelola pemerintahan daerah. Selasa pagi, 21 April 2026.

Perwakilan masyarakat, Ustadz Syafi’i, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kasus OTT ini bukan sekadar persoalan hukum biasa. Ia menyebut, peristiwa tersebut menjadi cerminan kegagalan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Kami menilai ada kegagalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak bisa lagi mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, harus diproses secara hukum.

“Kami menegaskan tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Siapapun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Syafi’i juga mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya KPK, mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat dibuka secara transparan, termasuk aliran dana dan jaringan yang diduga berkaitan.

Tak hanya itu, ia juga menuntut adanya tanggung jawab moral dan politik dari pihak-pihak yang terseret dalam kasus tersebut. Jika terbukti bersalah, pejabat yang bersangkutan diminta mundur demi menjaga marwah pemerintahan daerah.

Sorotan juga diarahkan pada lemahnya sistem pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, kasus ini menjadi bukti bahwa fungsi kontrol belum berjalan optimal.

“Kami mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program dan anggaran daerah, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD dan pelibatan masyarakat dalam kontrol sosial,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya, Nandar, turut menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyinggung dugaan praktik tidak sehat dalam birokrasi, termasuk persoalan mutasi jabatan dan potensi penyimpangan lainnya yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Nandar juga berharap kepemimpinan sementara di daerah dapat segera mengambil langkah untuk memulihkan kondisi pemerintahan, termasuk mengembalikan aparatur yang dinilai terdampak kebijakan sebelumnya.

Meski diselimuti berbagai kritik, masyarakat tetap diajak untuk menjaga kondusivitas. Ustadz Syafi’i menekankan pentingnya sikap tenang namun tetap kritis dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak terpancing emosi, tetapi tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Ini adalah momentum untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi,” katanya.

Acara ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar Kabupaten Pekalongan ke depan dapat dipimpin oleh sosok yang amanah, bersih, dan berpihak kepada rakyat.

Momentum syukuran ini pun menjadi simbol bahwa masyarakat tidak hanya bereaksi, tetapi juga siap mengawal perubahan menuju pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.