LSM “Nyeruduk” DPRD Pekalongan, Dewan Ditegur: Fungsi Pengawasan Kok Masih “Libur Panjang” ?

KAJEN | rakyatcerdas.my.id – Suasana kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (12/4/2026), mendadak “naik tensi” meski AC ruangan tetap dingin. Sejumlah gabungan LSM dan aktivis Kabupaten Pekalongan kompak datang bergerombol, bukan untuk piknik, tapi untuk “menagih janji” yang katanya sudah lama dijanjikan.

Nama-nama yang datang pun bukan kaleng-kaleng. Ada Sony Yulianto dari Koalisi Transparansi Pekalongan, Mustofa, Wilopo, Tangguh Prawiro (aktivis Peduli Pekalongan), Jaelani dari LSM GNPK RI, Mohamad Nasron (mantan anggota dewan), Jeri, dan sederet aktivis lainnya. Kalau diibaratkan, ini seperti “tim all star” aktivis yang turun langsung ke lapangan.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh jajaran pimpinan DPRD, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga para ketua komisi. Hangat di sini bukan cuma soal sambutan, tapi juga karena obrolan di dalam ruangan sempat “mendidih”.

Audiensi yang berlangsung tersebut menjadi ajang curhat sekaligus “interogasi halus” dari para aktivis. Dengan nada yang kadang meninggi namun tetap dibungkus sopan santun khas orang Pekalongan, mereka mempertanyakan satu hal yang cukup “menohok”: sebenarnya fungsi pengawasan DPRD itu sudah berjalan atau masih dalam tahap wacana?

“Dewan itu kan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Tapi sampai sekarang, masyarakat belum benar-benar merasakan hasilnya,” kurang lebih begitu nada yang disampaikan para aktivis, yang kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari: rakyat nunggu bukti, bukan janji.

Beberapa isu pembangunan di Kabupaten Pekalongan pun ikut disorot. Aktivis menilai masih ada celah dalam pengawasan yang seharusnya bisa diminimalisir jika fungsi dewan berjalan maksimal. Sindiran pun sempat meluncur halus—ibarat kata, kalau pengawasan itu pekerjaan, jangan sampai dianggap kerja sampingan.

Meski begitu, suasana tetap terkendali. Tidak ada lempar kursi, apalagi lempar sendal. Semua berlangsung dalam koridor audiensi yang tertib, meskipun sesekali “pedasnya” kritik terasa sampai ke meja pimpinan.

Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Kabupaten Pekalongan tidak tinggal diam. Mereka menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap kinerja, khususnya dalam fungsi pengawasan. Para wakil rakyat ini juga menegaskan bahwa aspirasi dari LSM dan aktivis akan menjadi bahan penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kami akan evaluasi dan terus memperjuangkan suara masyarakat,” ujar salah satu pimpinan DPRD, yang tentu saja disambut anggukan—meski mungkin dalam hati, para aktivis berharap itu bukan sekadar kalimat standar rapat.

Audiensi pun ditutup dengan suasana yang kembali “hangat normal”. Tidak ada yang keluar dengan wajah merah padam, tapi juga tidak sedikit yang pulang dengan pikiran penuh harapan—atau mungkin catatan panjang untuk pertemuan berikutnya.

Kini, bola ada di tangan DPRD. Masyarakat tinggal menunggu, apakah evaluasi itu benar-benar dijalankan, atau hanya jadi agenda rutin yang lewat begitu saja. Karena seperti kata pepatah versi rakyat jelata: yang dibutuhkan itu kerja nyata, bukan sekadar rapat yang berujung foto bersama.