Mahasiswa Pekalongan Raya Gelar Aksi Damai, Dorong Reformasi Ketenagakerjaan dan Percepatan Infrastruktur

Pekalongan | rakyatcerdas.my.id — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pekalongan Raya menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pekalongan, Selasa (5/5/2026) sore. Aksi yang telah berlangsung sejak siang hari tersebut diikuti sekitar 35 peserta, yang secara kolektif menyuarakan aspirasi publik terkait isu ketenagakerjaan, kesejahteraan buruh, hingga pembangunan infrastruktur daerah yang dinilai belum merata.

Dalam suasana yang tertib dan kondusif, para mahasiswa membentangkan berbagai spanduk dan pamflet bernada kritis. Substansi tuntutan yang disampaikan mencerminkan kegelisahan akademik sekaligus kepedulian sosial terhadap kondisi masyarakat, mulai dari penolakan praktik outsourcing, desakan kenaikan upah yang lebih layak, hingga dorongan percepatan perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase dan fasilitas publik.

Secara bergantian, para perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi ilmiah di hadapan peserta aksi dan aparat pemerintah. Syafieq Arsilan, salah satu orator, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Ia menyoroti masih mengakarnya praktik outsourcing serta kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan buruh dan sektor pendidikan.

“Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Kami melihat adanya ketimpangan kebijakan yang perlu segera dievaluasi,” ujarnya dalam orasi.

Pandangan senada disampaikan Ibad, perwakilan GMNI Pekalongan Raya, yang mengkritisi aspek tata kelola pemerintahan. Ia menyinggung dugaan praktik jual beli jabatan yang mencederai prinsip meritokrasi, serta mendesak percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih terpinggirkan seperti Petungkriyono, Kandangserang, dan Lebakbarang.

Sementara itu, Nadia, juga dari GMNI, menggarisbawahi urgensi perlindungan terhadap buruh perempuan. Menurutnya, perempuan pekerja masih menghadapi beban ganda dalam struktur sosial-ekonomi, dengan tingkat upah yang relatif rendah serta minimnya perlindungan yang komprehensif.

Usai penyampaian orasi, kegiatan dilanjutkan dengan audiensi terbuka antara perwakilan mahasiswa dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hadir dalam forum tersebut Plt. Bupati Pekalongan Sukirman, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam paparannya, Plt. Bupati Sukirman menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui mekanisme koordinasi lintas sektor. Ia juga menguraikan sejumlah program strategis, antara lain penguatan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), hingga upaya peningkatan serapan tenaga kerja lokal serta pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan wilayah.

Di sisi lain, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menegaskan bahwa pengamanan aksi dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan pendekatan humanis. Sebanyak 295 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP diterjunkan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif.

“Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Kami bersama TNI hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan secara maksimal, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal hasil audiensi yang telah dicapai secara konstruktif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut konkret, Plt. Bupati Pekalongan bersama perwakilan mahasiswa menyepakati penandatanganan pakta integritas atas sejumlah tuntutan yang diajukan. Poin-poin strategis yang menjadi fokus kesepakatan meliputi jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satgas PHK, optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal, pemberantasan praktik korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, aksi damai tersebut berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh kesadaran kolektif. Pendekatan persuasif aparat keamanan serta komitmen mahasiswa dalam menjaga ketertiban menjadi faktor kunci terselenggaranya aksi yang tidak hanya aspiratif, tetapi juga solutif.

Aksi ini sekaligus menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.