Transparansi Program Pertanian TA 2026 Dipertanyakan, Sikap Kadis DKPP Pekalongan Tuai Sorotan

KAJEN | rakyatcerdas.my.id — Sejumlah program strategi pertanian Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan kini menjadi perhatian serius masyarakat. Program yang meliputi kegiatan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pemeliharaan jaringan irigasi tersier, hingga konservasi udara dan antisipasi anomali iklim tersebut dinilai memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Sorotan masyarakat mulai menguat setelah beredarnya dokumen resmi permohonan bantuan Irigasi Perpompaan TA 2026 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui DKPP Kabupaten Pekalongan tertanggal 9 Maret 2026.

Dalam surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu, DKPP Kabupaten Pekalongan menyebutkan bahwa bantuan irigasi perpompaan diperlukan guna meningkatkan produksi pertanian sekaligus mendongkrak indeks pertanaman di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Tidak hanya itu, dalam isi surat dijelaskan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana irigasi menjadi faktor penting untuk mendukung kebutuhan air kelompok tani di lapangan. Bahkan pengajuan bantuan tersebut disebut telah dilengkapi data CPCL sebagai dasar usulan program.

Secara substansi, program-program tersebut memang sangat dibutuhkan masyarakat petani. Irigasi perpompaan dan perpipaan menjadi solusi bagi wilayah pertanian yang mengalami keterbatasan sumber udara, sementara pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi faktor utama dalam menjaga distribusi udara agar tetap optimal menuju wilayah persawahan.

Seperti kegiatan konservasi udara dan antisipasi anomali iklim yang dinilai menjadi langkah strategis menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang dalam beberapa tahun terakhir berdampak terhadap hasil produksi pertanian.

Namun di tengah pentingnya program tersebut, justru masyarakat mengekstraksi keterbukaan informasi dari pihak dinas terkait mekanisme pengusulan, lokasi penerima bantuan, kelompok petani penerima manfaat hingga pola pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Kecurigaan itu semakin terungkap setelah tiga wartawan yang hendak melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan, YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc.MT., pada Rabu sore, 20 Mei 2026 sekitar pukul 14.22 WIB, mengaku mengalami situasi yang tidak lazim.

Menurut keterangan awak media, awalnya kepala dinas sempat menerima mereka di ruang kerja dan berbincang singkat. Akan tetapi ketika pembicaraan mulai mengarah pada pertanyaan mengenai program-program pertanian TA 2026 tersebut, YUDHI HIMAWAN disebut keluar meninggalkan ruang kerja tanpa memberikan penjelasan maupun pamit kepada wartawan yang masih berada di dalam ruangan.

Peristiwa itu menimbulkan kesan bahwa pihak dinas terkesan enggan memberikan penjelasan secara terbuka kepada media.

“Awalnya komunikasi biasa saja, tetapi ketika mulai masuk pertanyaan terkait program irigasi dan kegiatan tahun anggaran 2026, dia keluar ruangan begitu saja. Kami menunggu cukup lama namun dia tidak kembali,” ujar salah satu wartawan kepada rakyatcerdas.my.id.

Sikap tersebut menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Pasalnya, program-program yang berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan menyangkut kepentingan ribuan petani di Kabupaten Pekalongan.

Pengamat kebijakan publik Pekalongan, Dr. Haryono Widodo, M.Si., menilai pejabat publik seharusnya memiliki keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terhadap program yang menggunakan anggaran pemerintah.

“Program pertanian seperti irigasi perpompaan, perpipaan, dan konservasi udara merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan publik. Transparansi menjadi hal mutlak agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pengusulan, pelaksanaan, hingga pengawasannya,” ujarnya saat dimintai tanggapan.

Menurutnya, sikap menghindari pertanyaan media justru dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Ketika media datang untuk melakukan fungsi kontrol sosial dan meminta klarifikasi, pejabat publik seharusnya memberikan penjelasan secara proporsional. Jika komunikasi tertutup, masyarakat bisa bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang memang tidak ingin diungkapkan ke publik,” tambahnya.

Hal senada disampaikan praktisi hukum dan pemerhati tata kelola pemerintahan, Ahmad Rifa'i, SH., yang menilai bahwa keterbukaan informasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

“Dalam prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah landasan utama. Program pemerintah yang bersumber dari uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa media memiliki hak untuk meminta klarifikasi terhadap program-program pemerintah, terutama yang mencakup kepentingan publik secara luas.

“Pers bukan musuh pemerintah. Justru media menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc.MT., belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan meninggalkan ruang kerja saat wartawan hendak melakukan wawancara mengenai program-program pertanian Tahun Anggaran 2026 tersebut.

Publik kini berharap DKPP Kabupaten Pekalongan segera memberikan penjelasan resmi agar polemik yang berkembang semakin menimbulkan asumsi pembohong di tengah masyarakat. Terlebih lagi, program irigasi dan konservasi udara tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani Kabupaten Pekalongan.