Mahasiswa PMII Pekalongan Raya Gelar Aksi Damai, Polres Pekalongan Kawal Ketat Jalannya Aspirasi di Alun-Alun Kajen

KAJEN | rakyatcerdas.my.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pekalongan Raya menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026). Aksi yang berlangsung damai dan tertib tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Pekalongan bersama unsur TNI dan Satpol PP guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman serta kondusif.

Sekitar 250 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Pekalongan Raya, di antaranya UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gusdur), ITS NU Pekalongan, Universitas Pekalongan, dan Universitas Slamet Sri Batang, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang mencakup isu-isu nasional maupun persoalan strategis yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Aksi dimulai dari titik kumpul di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bojong. Dengan membawa sejumlah atribut organisasi, spanduk, serta pamflet berisi tuntutan, massa bergerak secara teratur menuju kawasan Tugu Nol Kilometer Kajen. Di lokasi tersebut, mahasiswa menggelar orasi dan aksi teatrikal sebagai bentuk penyampaian kritik sosial terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Setelah melakukan orasi awal, massa kemudian melaksanakan long march menuju depan Tugu Al-Qur’an Alun-Alun Kajen. Satu unit mobil komando yang berada di barisan terdepan digunakan sebagai pusat koordinasi sekaligus podium terbuka bagi para orator yang secara bergantian menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka.

Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa mengangkat sejumlah isu nasional yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Mereka menyoroti kondisi ruang fiskal negara, pelemahan nilai tukar rupiah, serta menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang menurut mereka berpotensi memperluas ruang militerisme dalam kehidupan sipil. Selain itu, mahasiswa juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Tidak hanya berhenti pada isu nasional, para mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan lokal yang dianggap membutuhkan penyelesaian serius dari pemerintah daerah. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan, tata kelola pelayanan publik yang harus terbebas dari praktik jual beli jabatan, persoalan upah minimum yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan galian C.

Suasana aksi tetap berlangsung kondusif meskipun berbagai tuntutan disampaikan secara kritis. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memilih membuka ruang dialog secara langsung dengan para demonstran.

Audiensi terbuka pun digelar di depan Tugu Al-Qur’an Alun-Alun Kajen. Dalam forum tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., hadir langsung didampingi Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., perwakilan Kodim 0710 Pekalongan, serta anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan.

Ketua PC PMII Pekalongan Raya dalam kesempatan itu menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami membawa pakta integritas dan berharap apa yang menjadi tuntutan kami benar-benar ditindaklanjuti secara konkret oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan," ujarnya di hadapan peserta aksi dan pejabat yang hadir.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyatakan apresiasi atas partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif sebagai bagian dari proses pembangunan yang lebih baik.

Terkait berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa, Sukirman menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang tepat. Sementara mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah daerah berkomitmen memastikan program berjalan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap program tersebut, Pemkab Pekalongan telah mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penangguhan atau suspend terhadap 15 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan operasional.

Momen audiensi ditutup dengan penandatanganan lembar tuntutan mahasiswa oleh Plt. Bupati Pekalongan bersama perwakilan DPRD Kabupaten Pekalongan. Penandatanganan dilakukan pada sebuah banner berisi poin-poin aspirasi yang kemudian dipasang di kawasan depan tulisan Alun-Alun Kajen sebagai simbol komitmen untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan.

Di sisi lain, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf memberikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, selama dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai aturan.

Untuk mengamankan jalannya aksi, Polres Pekalongan menerjunkan personel gabungan yang terdiri atas 250 anggota Polri, 30 personel TNI, serta 15 anggota Satpol PP. Seluruh personel ditempatkan di sejumlah titik strategis guna mengantisipasi gangguan keamanan sekaligus memastikan arus lalu lintas tetap berjalan lancar.

"Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah melaksanakan aksi damai secara aman dan kondusif. Kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan pelayanan pengamanan terbaik agar suara rekan-rekan dapat tersampaikan dengan baik kepada Pemerintah Daerah," kata AKBP Rachmad.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berakhir sekitar pukul 17.30 WIB dalam suasana yang tetap tertib dan penuh semangat demokrasi. Sebagai bentuk pelayanan kepada peserta aksi, Polres Pekalongan juga memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan bantuan transportasi menuju titik penjemputan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan aksi damai ini menjadi cerminan bahwa ruang demokrasi di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik. Dialog antara mahasiswa, pemerintah daerah, DPRD, serta aparat keamanan menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara santun, terbuka, dan produktif demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.